Murianews, Kudus – Warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diharuskan melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai 1 Februari 225 sebelum mengurus administrasi Kependudukan.

Informasi itu tertera dalam surat edaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kudus tertanggal 20 Januari 2025. Aktivasi IKD dilakukan agar warga Kudus dapat mengurus administrasi kependudukan.

Surat bernomor 400.12/0087/2025 terkait imbauan aktivasi IKD itu sudah diedarkan ke seluruh Camat dan lurah atau kepala desa di Kudus.

Edaran itu disebut sebagai tindak lanjut atau implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022.

Yakni, tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Dalam surat disebutkan, warga Kudus diminta mengaktivasi IKD lebih dulu sebelum mengurus administrasi Kependudukan di kantor kecamatan di Kabupaten Kudus, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kudus, dan di Kantor Disdukcapil Kudus.

”Dengan hormat disampaikan bahwa mulai tanggal 1 Februari 2025 pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan se-Kabupaten Kudus, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kudus dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mewajibkan penduduk untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (KTP Digital) terlebih dahulu,” bunyi surat edaran tersebut.

Kepala Disdukcapil Kudus Eko Hari Djatmiko menjelaskan, upaya itu dilakukan sebagai bentuk memberikan kemudahan bagi masyarakat seiring adanya digitalisasi kependudukan dimulai tahun ini.

”IKD tersebut rencananya akan diterapkan menyeluruh di 2025 di berbagai instansi pelayanan publik. Selain itu untuk mengurangi penggunaan KTP fisik,” katanya, Selasa (21/1/2025).

Dia menambahkan, saat ini di berbagai instansi di Kabupaten Kudus sudah ada yang menerapkan penggunaan IKD untuk mengurus berbagai kegiatan administrasi publik.

Di antaranya di kantor BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus.

”Seiring berjalannya waktu nantinya di berbagai bank juga akan menerapkan penggunaan IKD ketika masyarakat mau mengurus sesuatu terkait perbankan,” sambungnya.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini sudah mensosialisasikan kabar aktivasi IKD per 1 Februari 2025 sebelum mengurus administrasi publik. Pihaknya mensosialisasikan melalui surat edaran dan media sosial.

”Kami sudah sampaikan kabar ini kepada OPD-OPD di Kabupaten Kudus, ke camat, lurah dan masyarakat juga. Kami juga sudah perintahkan petugas register Disdukcapil di desa-desa untuk menyampaikan kabar ini,” imbuhnya.

Editor: Zulkifli Fahmi

Sumber : murianews.com