Jurnalpantura.id, Kudus – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten Kudus melakukan audiensi dengan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (28/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas kekhawatiran para kepala desa terhadap potensi penurunan anggaran desa tahun 2026akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Sekretaris PPKD Kudus, Moh. Khanafi, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Ngembal Kulon, mengungkapkan bahwa penurunan TKD akan berdampak langsung pada berkurangnya alokasi dana desa (ADD)di tingkat kabupaten.

Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi kemampuan desa dalam menjalankan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kami datang bukan untuk menuntut, tapi mencari kejelasan dan solusi agar kegiatan di desa tetap bisa berjalan optimal meski TKD dari pusat berkurang,” ujar Khanafi kepada awak media, usai audiensi dengan Bupati Kudus.

Ia menegaskan bahwa para kepala desa hanya ingin memastikan agar penyesuaian anggaran tidak menghambat program prioritas di tingkat desa.

Menurut Khanafi, desa saat ini menjadi garda terdepan pelayanan publik, sehingga setiap perubahan dalam struktur anggaran di tingkat pusat maupun daerah akan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat di lapangan.

“Kami memahami kondisi fiskal yang sedang ketat, tapi desa tetap membutuhkan dukungan agar tidak ada kegiatan penting yang terhenti hanya karena pengurangan anggaran,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa PPKD tidak menolak adanya kebijakan penyesuaian, namun menginginkan komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dan para kepala desa.

“Bukan berarti kami menolak penyesuaian, tetapi kami ingin kebijakan itu proporsional dan dijelaskan sejak awal. Kepala desa perlu tahu arah kebijakan agar bisa menyesuaikan program dengan tepat,” tegasnya.

Selain itu, Khanafi berharap agar pemerintah daerah memberikan jaminan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, hingga posyandu tidak akan terhambat kegiatannya akibat penurunan dana transfer.

“Desa siap menyesuaikan kebijakan, asal jangan sampai lembaga-lembaga sosial di desa berhenti karena kekurangan dana operasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famni Dwi Arfana, menjelaskan bahwa penurunan alokasi anggaran desa tahun depan disebabkan oleh turunnya transfer dana dari pemerintah pusat.

“Ini sesuai dengan kemampuan dan struktur transfer, baik penurunan dana desa maupun penurunan ADD. Karena struktur anggarannya global dari APBD, otomatis kalau TKD dari pusat turun, maka alokasi ke desa juga ikut menurun,” jelasnya.

Famni memastikan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keberlangsungan program desa, meskipun harus menyesuaikan skala prioritas.

Ia menyebutkan bahwa total pengurangan alokasi dana desa tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp21 miliar, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp140 miliar menjadi sekitar Rp120 miliar lebih.

“Penurunan ini memang berdampak pada kegiatan di desa, namun diharapkan masyarakat memahami bahwa ini bukan hanya terjadi di Kudus, melainkan juga akibat penyesuaian transfer dari pusat,” pungkasnya. (J05/A01)